FOKUS ENERGI Berita Energi Terkini
JAKARTA – Direktur Pusat Study Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria membeberkan, wacana Power Wheeling atau pemanfaatan jaringan listrik bersama milik PT PLN (Persero) yang “diperbolehkan” digunakan juga oleh pembangkit swasta, bisa membuat BUMN ini menanggung beban tambahan yang pada akhirnya akan membuat semakin berat beban yang harus ditanggung PLN.
“Karenanya Power Wheeling harus di Tolak dan Pemerintah perlu mendorong penuh agar PLN sebagai BUMN mampu menguasai sepenuhnya bisnis listrik di negeri ini,” ujar Sofyano kepada fokusenergi.com(18/11).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Power Wheeling, lebih merupakan “alat” bisnis pihak non bumn yang memanfaatkan jaringan listrik, fasilitas yang dibangun dengan modal PLN. Adanya keinginan perlunya Power Wheeling di atur dalam UU perlu pertimbangan yang matang dan harusnya tidak karena untuk memenuhi kepentingan bisnis saja, tetapi harus demi kepentingan rakyat banyak dan keberadaan bumn harus ditempatkan pada porsi yang utama.
PLN saat ini sudah menanggung beban akibat “kelebihan produksi” dan beban ini tidak akan terselesaikan Jika Pemerintah menyetujui adanya “Power Wheeling” yang pada akhirnya menimbulkan bermunculannya Pembangkit baru milik swasta. Dan ini jelas sangat berdampak terhadap keberadaan pembangkit milik BUMN .
Harusnya PLN disupport penuh oleh Pemerintah agar bisa membangun Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan bukan dengan membuka peluang pihak lain yang lakukan itu dengan memanfaatkan Power Wheeling.
Harus disadari bahwa PLN sudah menanggung beban berat akibat sistem TOP (Take or Pay) terkait Pembangkit Listrik yang dibangun pihak swasta.
Sebagai BUMN strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka seharusnya PLN dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan bisnis listrik untuk mengejar keuntungan materi semata.
Power Wheeling maupun PLTS Atap tidak akan signifikan menimbulkan pasar yang baru. Power Wheeling dan PLTS Atap , Pasar yang dituju sejatinya Pasar PLN juga . Jika hal semacam ini tidak diperhatikan Pemerintah maka beban yang dipikul PLN dipastikan akan berdampak pula ke konsumennya yakni masyarakat negeri ini, sehingga harus dipertimbangkan secara bijak oleh Pemerintah dan pihak pihak terkait.
“PLN adalah BUMN Strategis yang keberadaan dan perannya sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dihindarkan dari incaran “pemburu rente” yang hanya berfikir memanfaatkan listrik sebagai bisnis semata demi mengejar keuntungan materi semata,”pungkas Sofyano
