FOKUS ENERGI Berita Energi Terkini
JAKARTA – JOB Pertamina Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori), bagian dari Zona 13 Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina, dianugrahi Penghargaan Pendukung Program (Program Kampung Iklim) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atas inisiatifnya memberdayakan petani dalam program pertanian berkelanjutan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Perusahaan dinilai telah mendorong masyarakat petani dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar kepada General Manager JOB Tomori Andry Sehang pada Jumat (9/8/2024).
Andry mengatakan bahwa JOB Tomori melaksanakan operasi dengan menerapkan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG), mendukung agenda global dunia yakni penurunan tingkat emisi karbon dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, nomor 13 Penanganan Perubahan Iklim dan nomor 15 Menjaga Ekosistem Darat.
”Sebagai KKKS dibawah pengawasan SKK Migas, JOB Tomori menjalankan tugas sebagai pendukung ketersediaan energi nasional dengan berkomitmen mendukung pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada lingkungan hidup dan pemangku kepentingan utamanya masyarakat lokal. Kami berterimakasih kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung JOB Tomori, bahkan sebelumnya sukses meraih penghargaan Proper Emas sebanyak tiga kali dari KLHK,” kata Andry.
JOB TOMORI melakukan pembinaan desa di Kabupaten Banggai sejak tahun 2012, melalui berbagai program aksi mitigasi, adaptasi dan penguatan kelembagaan kelompok. Program yang dilaksanakan diantaranya penghijauan, penanggulangan sampah melalui bank sampah, budidaya maggot dan pupuk kompos, biogas, pengembangan tanaman herbal, program desa tangguh bencana dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya. Aksi-aksi adaptasi, mitigasi dan kelembagaan tersebut kemudian dicatat dalam pendataan proklim, program nasional KLHK mulai dari tahun 2022.
Sejak itu, JOB Tomori rutin melakukan bimbingan teknis untuk Proklim setiap tahunnya. Bimtek itu bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya kegiatan Program Kampung Iklim dalam rangka meminimalisir dampak pemanasan global, serta memberikan bimbingan secara teknis terkait dengan pengembangan sumber daya alam, upaya konservasi, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Hasil dari program pendampingan yang dilakukan JOB Tomori selama ini, maka pada tahun ini berhasil menghantar sepuluh dari tujuh belas desa binaan di Kabupaten Banggai, lolos dari verifikasi Nominasi Proklim Utama,” imbuh Andry.
Desa Sumberharjo merupakan desa binaan JOB Tomori yang dikenal sebagai desa penghasil beras organik dengan menggunakan pupuk kompos maupun pembasmi hama secara ramah lingkungan, terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya. Salah satu cara pembasmi tikus yang sangat merugikan hasil pertanian adalah dengan konservasi burung hantu. Petani menyediakan rumah bagi burung hantu (RUBUHA) dan burung hantu membantu petani membasmi hama tikus pada malam hari. Pada siang hari burung bangau yang akan memakan hama serangga.
Sebagaimana diketahui, penggunaan pupuk konvensional menyebabkan permasalahan pertanian yakni pencemaran lingkungan, degradasi tanah atau ketidakseimbangan nutrisi pada tanaman. Pemakaian pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pemupukan zat kimia di tanah dan akhir, yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem alami. Selain itu, hama tikus sawah juga menjadi masalah serius karena dapat merusak tanaman padi yang menyebabkan kerugian signifikan karena gagal panen.
“Selain menggunakan perangkap, penanganan hama tikus sawah juga dapat dilakukan dengan pendendalian predator alami dan pengelolaan lingkungan pertanian yang baik,” tambah Relation, Security & ComDev Manager JOB Tomori Visnu C Bhawono.
Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program lingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan keterlibatan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa.
