Tag Archives: Ahli Hukum Tata Negara Tegaskan RUPTL 2025–2034 Tidak Nasionalis

JAKARTA — Persidangan lanjutan gugatan Serikat Pekerja PLN (SP PLN) terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (15/1). Dalam persidangan tersebut, SP PLN menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN), Prof. Kamarullah, sebagai ahli, sekaligus diramaikan solidaritas SP PLN dari …

Baca Selanjutnya »