FOKUS ENERGI Berita Energi Terkini
JAKARTA – Dalam event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43, PT PLN (Persero) turut mengajak negara–negara ASEAN dan Mitra ASEAN berkolaborasi dalam pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat transisi peralihan dari kendaraan konvensional ke electric vehicle (EV).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kehadiran SPKLU dan infrastruktur pendukung lainnya berperan penting dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik. Sejauh ini, terdapat 846 SPKLU di seluruh Indonesia, di antaranya 620 SPKLU milik PLN, sedangkan sisanya milik agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yakni Hyundai 157 SPKLU, Mitsubishi 17 SPKLU, dan 52 SPKLU dari mitra lain.
“PLN berkomitmen mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik dengan terus menambah jumlah SPKLU menjadi 1.715 pada tahun 2023,” kata Darmawan.
Darmawan menambahkan, sejalan kebijakan Pemerintah memberikan program insentif pada pembelian kendaraan listrik, maka diproyeksikan pada tahun 2030 pertumbuhan populasi EV sebesar 335 ribu. Dengan jumlah itu, maka dibutuhkan sekitar 22.339 SPKLU untuk memenuhi pengisian mobil listrik di tempat umum.
Namun demikian, Darmawan menjelaskan, PLN tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan SPKLU tersebut. Karena itu, PLN menawarkan skema bisnis menarik kepada berbagai mitra untuk ikut membangun infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
“Mengingat kebutuhan yang besar, akan sangat baik jika kerja sama ini dapat terjalin dengan langkah ikut mendukung penambahan infrastruktur kendaraan listrik,” ujar Darmawan.
Dalam mengajak kemitraan tersebut, PLN mengembangkan model bisnis SPKLU skema franchising dengan biaya investasi lebih terjangkau, komersial dan feasible. Darmawan meyakini skema bisnis franchising ini akan menjadi opsi menarik bagi kedua pihak.
Hal ini karena para mitra nantinya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, mulai dari memberikan hak kepada partner untuk menggunakan brand PLN hingga menyediakan izin lingkungan. Selain itu, untuk pembagian revenue, para mitra akan mendapatkan revenue sharing secara realtime yang dapat dikontrol oleh mitra.
“Mitra yang bergabung dalam kemitraan SPKLU PLN akan mendapatkan revenue sharing secara realtime dengan pembagian berbasis komposisi investasi dari masing-masing mitra, di mana revenue di SPKLU diperoleh dari total penjualan energi listrik untuk pengisian ulang kendaraan listrik dan tambahan biaya layanan yang dikenakan pengguna untuk pengisian di SPKLU Fast Charging dan Ultra Fast Charging,” ujar Darmawan.
Darmawan menyebutkan saat ini kebutuhan menggunakan EV adalah pilihan strategis karena dapat membantu menurunkan emisi karbon. Untuk itu, dia mengajak masyarakat ikut ambil bagian dalam penurunan emisi karbon dengan beralih menggunakan kendaraan listrik.
“Emisi karbon kendaraan EV hanya separuh dari kendaraan Internal Combustion Engine (ICE), sehingga penggunaan kendaraan EV akan mengurangi emisi karbon sektor transportasi lebih dari 50 persen dibandingkan kendaraan ICE. Di sisi lain, kendaraan EV mampu menghemat biaya energi per kilometer (km) hingga 6 kali lipat dari kendaraan ICE,” pungkas Darmawan.
